jurnalpolisinews.online, Jakarta - Peringatan hari lahir ke-73 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi ajang bagi sejumlah mantan komisioner untuk menyampaikan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Dalam diskusi yang digelar di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026), mereka menyoroti pembahasan RUU Pemilu, kebutuhan kelembagaan, hingga persoalan independensi penyelenggara pemilu.
Dua mantan komisioner yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni Hadar Nafis Gumay dari periode 2012-2017 dan I Gusti Putu Artha yang pernah menjabat pada periode 2007-2012.
Hadar meminta KPU tidak hanya menjadi pelaksana tahapan pemilu, tetapi juga aktif memberikan dorongan agar pembahasan RUU Pemilu segera dituntaskan. Ia mengingatkan agar gagasan yang muncul dalam proses revisi aturan tidak justru melemahkan sistem penyelenggaraan pemilu.
Salah satu hal yang dikritisinya adalah wacana memperbesar jumlah anggota KPU. Menurut Hadar, penambahan komisioner bukan solusi utama untuk meningkatkan kualitas kerja lembaga tersebut.
Ia berpandangan, pembenahan pemilu seharusnya lebih diarahkan pada penciptaan sistem yang praktis, efisien, dan terjangkau dari sisi pembiayaan. Dengan pengalaman mengelola berbagai pemilu, KPU dinilai memiliki banyak bahan evaluasi yang dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang menyusun regulasi.
Hadar juga menilai penguatan sumber daya manusia di lingkungan sekretariat KPU perlu lebih diperhatikan. Ia menyebut keberadaan tenaga sekretariat yang kompeten dan mencukupi jumlahnya bisa menjadi kebutuhan yang lebih mendesak dibandingkan menambah anggota komisioner.
Pandangan serupa mengenai pentingnya keterlibatan KPU dalam pembentukan aturan disampaikan I Gusti Putu Artha. Ia mendorong jajaran KPU melakukan pendekatan secara intensif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU Pemilu.
Putu Artha turut mengemukakan gagasan mengenai mekanisme pengangkatan anggota KPU. Ia merujuk pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang KPU sebagai cabang kekuasaan keempat. Namun, apabila konsep tersebut belum memungkinkan diterapkan, ia mengusulkan agar seleksi komisioner tidak lagi melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.
Sebagai alternatif, Putu mengajukan mekanisme pembentukan panitia seleksi melalui keputusan presiden. Panitia itu diusulkan beranggotakan 17 orang, terdiri dari sembilan unsur eksekutif dan delapan unsur legislatif. Hasil seleksi selanjutnya dapat langsung ditindaklanjuti dengan pelantikan oleh presiden.
Selain persoalan mekanisme seleksi, Putu juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi independensi KPU saat ini. Ia menilai kemandirian lembaga tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Meski tidak menyebutkan secara pasti tingkat penurunan tersebut, ia mengaku prihatin melihat perkembangan yang terjadi. Putu menegaskan, kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap KPU agar tetap menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang independen. (red.ASM)
Social Header